Kepahiang, dliknews.com – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Terminal Pasar Kepahiang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang pada Selasa, 15 April 2025. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana relokasi lapak dagang mereka ke area kios pasar yang dinilai kurang strategis.
Dalam aksi yang berlangsung damai itu, para pedagang menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan hilangnya mata pencaharian jika mereka dipindahkan dari lokasi yang selama ini menjadi tempat utama mencari nafkah. Mereka menuntut adanya kejelasan, solusi yang adil, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait relokasi tersebut.
“Kami bukan menolak, tapi butuh kepastian dan lokasi yang benar-benar layak. Jangan paksa kami pindah tanpa dialog,” ujar salah satu orator di tengah kerumunan massa aksi.
PKL menilai lokasi baru yang ditawarkan oleh pemerintah daerah tidak menjanjikan peluang usaha yang menjanjikan. Menurut mereka, area tersebut minim pengunjung, tidak strategis, dan berpotensi menurunkan pendapatan secara drastis. Mayoritas dari mereka telah berjualan di terminal selama bertahun-tahun dan telah memiliki pelanggan tetap.
Aksi tersebut akhirnya memicu perhatian dari para wakil rakyat. Sebanyak 10 perwakilan pedagang diterima secara langsung oleh unsur pimpinan DPRD Kepahiang, termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Pertemuan digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang.
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan secara gamblang keresahan yang mereka alami. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak gegabah dalam membuat kebijakan relokasi dan mengutamakan dialog sebagai jalan keluar.
Ketua DPRD Kepahiang menegaskan bahwa pihaknya siap menampung serta meneruskan aspirasi PKL kepada eksekutif. Ia juga berkomitmen bahwa suara rakyat akan menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.
“DPRD terbuka untuk aspirasi rakyat. Kami akan teruskan seluruh permintaan dan masukan bapak-ibu ke pihak pemerintah daerah. Ini adalah wujud demokrasi dan kami ingin cari solusi terbaik,” ujarnya dalam forum dialog.
Para pedagang berharap agar hasil pertemuan ini benar-benar ditindaklanjuti dan tidak menjadi formalitas semata. Mereka juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan tempat alternatif yang tetap strategis, mudah diakses konsumen, dan memiliki fasilitas yang memadai.
Dengan adanya pertemuan dan dialog terbuka ini, para PKL Terminal Kepahiang berharap ada titik temu yang tidak merugikan siapa pun, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari berdagang setiap hari.
Isu relokasi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut nasib para pelaku ekonomi kecil di Kabupaten Kepahiang. Ke depan, PKL berharap keterlibatan mereka lebih dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan mereka. (Yoyon Domeri)
1 Komentar