Kepahiang, DLIKNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mematangkan persiapan pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sekaligus kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026.
Rapat Forkopimda tersebut berlangsung pada Rabu (17/12/2025) di Ruang Command Center Kepahiang, dipimpin langsung oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, BMKG, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Bupati Zurdi Nata menegaskan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah strategis lintas sektor dalam menghadapi momentum Nataru yang berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat.
“Rapat Forkopimda ini bertujuan memastikan kesiapan pengamanan, pelayanan publik, transportasi, serta ketersediaan kebutuhan pokok. Selain itu, kita juga mengantisipasi potensi kerawanan keamanan, sosial, dan bencana, dengan menetapkan rencana operasi terpadu selama Nataru,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah membuka ruang masukan dari seluruh unsur Forkopimda agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan responsif terhadap kondisi lapangan, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Kepahiang dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kepahiang juga meminta paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi menjelang pergantian tahun.
“Kami memerlukan data dan analisis BMKG agar pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi anomali cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana,” kata Zurdi Nata.
Selain agenda Nataru, rapat Forkopimda juga membahas persiapan Pilkades serentak tahun 2026. Bupati menyampaikan bahwa terdapat 37 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, ditambah beberapa desa yang menggelar pergantian antarwaktu.
“Pilkades membutuhkan pengamanan dan pengawalan yang terencana serta terkoordinasi sejak tahapan awal hingga penetapan kepala desa terpilih,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis yang disepakati meliputi pemetaan wilayah rawan konflik, pembentukan posko Pilkades terpadu, peningkatan patroli keamanan, pengendalian arus informasi dan media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial.
“Seluruh tahapan Pilkades diharapkan berjalan aman, damai, jujur, adil, dan demokratis,” pungkas Bupati.
Rapat Forkopimda ini turut dihadiri Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Bambang Asnadi, perwakilan Forkopimda, Kepala BMKG, serta jajaran OPD. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pelaksanaan Pilkades 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas daerah. (Sanusi)
Tinggalkan Balasan