DLIKNEWS.COM, KEPAHIANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang memastikan seluruh data final hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di 37 desa yang tersebar pada delapan kecamatan telah diterima dan diverifikasi.

Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat akibat beredarnya informasi perolehan suara yang belum lengkap pada tahap awal rekapitulasi.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, Zaili Husin, menjelaskan bahwa informasi yang sempat beredar sebelumnya belum dapat dijadikan acuan hasil resmi. Hal itu disebabkan belum seluruh Berita Acara (BA) penghitungan suara dari panitia Pilkades tingkat desa diterima oleh pihak dinas.

Menurut Zaili, kondisi tersebut menyebabkan data yang beredar pada awal proses rekapitulasi belum menggambarkan keseluruhan hasil pemungutan suara di 37 desa.

“Informasi hasil Pilkades yang beredar di awal dan memicu kesalahpahaman warga merupakan data yang belum lengkap masuk. Data tersebut belum valid karena pada saat itu tidak semua Berita Acara dari 37 desa terkumpul di PMD,” terang Zaili.

Ia menegaskan, setelah seluruh dokumen hasil penghitungan suara diterima, Dinas PMD melakukan proses verifikasi dan penginputan untuk memastikan kelengkapan data dari masing-masing desa.

Zaili menyebutkan, seluruh data final hasil Pilkades Serentak 2026 telah masuk 100 persen. Data tersebut bersumber dari Berita Acara penghitungan suara yang disampaikan panitia di 37 desa.

“Seluruh data final hasil Pilkades serentak kini telah masuk 100 persen. Data resmi berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dari panitia di 37 desa telah selesai kita input penuh pada pukul 22.00 WIB,” ungkapnya.

Dinas PMD juga menyampaikan bahwa informasi yang sebelumnya memicu reaksi masyarakat berkaitan dengan beredarnya potongan data yang belum lengkap, bukan karena adanya kericuhan dalam pelaksanaan Pilkades.

Dengan diterimanya seluruh dokumen dan selesainya proses penginputan, pemerintah daerah berupaya memberikan kepastian informasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.

Keterbukaan data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Masyarakat diharapkan mengacu pada dokumen resmi dan informasi yang telah diverifikasi, bukan pada potongan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Meski demikian, transparansi hasil Pilkades tetap perlu didukung dengan akses terhadap dokumen Berita Acara, rincian perolehan suara setiap calon, serta mekanisme penyampaian keberatan apabila terdapat pihak yang mempersoalkan hasil penghitungan.

Dengan demikian, hasil Pilkades Serentak di 37 desa Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi informasi publik yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan dokumen resmi penyelenggara di tingkat desa. (ADV)