DLIKNews.com, Bengkulu Utara – Lembaga pengawas keuangan daerah seharusnya jadi garda terdepan memberantas korupsi. Tapi, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara justru jadi sorotan karena diduga “tutup mata” terhadap laporan masyarakat.
Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, angkat suara lantang: laporan mereka terkait dugaan korupsi mantan kepala desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, yang sudah masuk sejak 2023, hingga kini tak membuahkan hasil.
“Sudah hampir dua tahun, tapi tak ada satu pun pengumuman resmi dari Inspektorat soal nilai kerugian negara. Ini bukan lambat, tapi patut diduga mandul!” kecam Diamin, Minggu (9/6/2025).
Tak hanya itu, laporan yang sebelumnya diterima Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah dilimpahkan ke Kejari Bengkulu Utara pun menguap tanpa kejelasan. Diamin menyebut ini sebagai bentuk kelumpuhan sistem pengawasan daerah.
“Saya tegaskan: Kepala Inspektorat saat ini layak dicopot. Ini bukan lembaga pengawas, tapi jadi kuburan laporan rakyat. Kami menilai tak ada kemauan untuk menegakkan keadilan,” ujarnya geram.
Puncaknya, Inspektorat Bengkulu Utara sempat didemo oleh warga dan wartawan beberapa waktu lalu. Fakta ini, kata Diamin, cukup menjadi bukti nyata hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya netral dan profesional.
“Lembaga ini sudah kehilangan wibawa. Tidak bisa dibiarkan. Kami minta Bupati Bengkulu Utara bersikap tegas. Jangan jadi pelindung oknum tak becus,” lanjutnya.
Diamin juga mengingatkan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: perang terhadap korupsi harus total. “Kalau kepala daerahnya sendiri diam, ini jadi preseden buruk. Jangan sampai masyarakat anggap Pemkab Bengkulu Utara jadi bagian dari masalah,” tambahnya.
Diketahui, laporan OMBB menyangkut dugaan kuat penyalahgunaan dana desa oleh mantan Kades Sukarami. Namun meski bukti sudah diserahkan, tak ada audit kerugian atau langkah hukum lanjut dari Inspektorat. Wajar jika publik bertanya: ada apa?
Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, OMBB berjanji akan kembali turun ke jalan. “Kami akan gerakkan massa lebih besar dan bawa kasus ini ke KPK. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi!” pungkasnya.***
Rilis Ketum OMBB
Tinggalkan Balasan