Dliknews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan terhadap respons negatif masyarakat terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera, menyatakan rasa penyesalannya karena program tersebut telah memicu kemarahan di kalangan masyarakat.
“Dengan adanya kemarahan ini, saya merasa sangat menyesal,” ujar Basuki setelah menghadiri Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Basuki menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program FLPP ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp 105 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi bunga.
“Harus diketahui bahwa APBN hingga saat ini telah mengucurkan Rp 105 triliun untuk FLPP, khususnya untuk subsidi bunga. Sementara untuk Tapera, dalam kurun waktu 10 tahun mungkin bisa terkumpul Rp 50 triliun,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga menyatakan bahwa tidak perlu terburu-buru dalam mengimplementasikan program Tapera. Ia mengungkapkan bahwa aturan mengenai Tapera sudah dirancang sejak tahun 2016. Namun, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mereka memutuskan untuk menunda pemungutan iuran Tapera hingga tahun 2027 guna memastikan kredibilitas program tersebut.
“Sebetulnya undang-undang Tapera sudah ada sejak 2016. Kami bersama Menteri Keuangan telah membangun kredibilitas program ini, yang merupakan masalah kepercayaan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menunda pemungutan hingga 2027. Menurut saya pribadi, jika program ini belum siap, mengapa kita harus terburu-buru?” jelas Basuki.
Menanggapi usulan dari DPR dan MPR untuk menunda program Tapera, Basuki menyatakan persetujuannya. Ia menekankan bahwa kesiapan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan program ini.
“Jika ada usulan, terutama dari DPR atau ketua MPR, untuk menunda program ini, saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan kami sepakat untuk mengikuti usulan tersebut,” ujar Basuki.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa anggota DPR mengajukan pertanyaan mengenai program Tapera. Salah satu anggota Komisi V DPR dari fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri, mengkritik Basuki karena dianggap tidak tegas dalam menjawab pertanyaan terkait Tapera.
“Saat ditanya tentang Tapera, jawabannya kok tidak tegas,” kata Irine. Ia juga menyoroti pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera, dan menegaskan bahwa subsidi adalah kewajiban negara, bukan warga negara.
Basuki mengakui bahwa pemerintah harus lebih jelas dan tegas dalam menjelaskan program Tapera kepada masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari publik.
Program Tapera dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan cara menabung. Melalui program ini, setiap pekerja diwajibkan untuk menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk tabungan perumahan. Namun, kebijakan ini mendapat kritik karena dinilai membebani pekerja yang sudah harus berjuang dengan berbagai potongan dari gaji mereka.
Meskipun demikian, Basuki tetap optimis bahwa dengan sosialisasi yang baik dan penyesuaian yang tepat, program Tapera dapat berjalan dengan baik di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Selain itu, Basuki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam mengimplementasikan program-program perumahan. Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan menyediakan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, program FLPP yang telah berjalan menunjukkan hasil yang positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Dengan subsidi bunga yang diberikan, banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat mengakses pembiayaan perumahan dengan lebih mudah dan terjangkau. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan acuan dalam mengembangkan program-program perumahan lainnya, termasuk Tapera.
Pemerintah juga terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penyediaan perumahan. Peningkatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan perumahan yang ramah lingkungan, dan penguatan regulasi perumahan adalah beberapa langkah yang sedang diupayakan.
Ke depan, Basuki berharap masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung program-program perumahan yang digulirkan pemerintah. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, tujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
Program Tapera, meskipun mendapatkan kritikan, tetap memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Dengan penyesuaian yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(KGAI-G)
