Bengkulu Utara, DLIKNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus memperkuat konsolidasi fiskal menjelang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap optimalisasi anggaran, yang dibahas dalam Sosialisasi Penginputan Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SIPD RI 2026, Selasa (11/11/2025) di Command Center Setdakab Bengkulu Utara.
Kegiatan ini difokuskan pada Tagging Sumber Dana Prioritas Nasional, Provinsi, Daerah, serta Tagging Mandatory Spending, yang mencakup kewajiban belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Plt. Kepala BKAD Bengkulu Utara, Charles Jhonson, menegaskan bahwa pemetaan anggaran bertujuan memastikan setiap program selaras dengan prioritas pembangunan lintas sektor. Hal ini terutama menyangkut dua isu strategis nasional: penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
“Pemetaan ini untuk melihat kesesuaian program di seluruh OPD, sehingga isu strategis bisa ditangani secara terintegrasi. Sejauh ini tidak ada hambatan berarti, meskipun dampak pemangkasan anggaran tetap kami rasakan,” jelas Charles, didampingi Kabid Anggaran BKAD Bengkulu Utara, Taufieq Nur Hidayat.
BKAD juga menekankan pentingnya Tagging Mandatory Spending dalam penyusunan Raperda APBD 2026. Penyesuaian diperlukan agar alokasi belanja wajib tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan. Charles menyebutkan bahwa perubahan kebijakan fiskal mendorong Pemkab untuk lebih cermat dalam menyusun program prioritas.
Salah satu contoh adalah program gizi tambahan bagi balita, yang menjadi komponen penting dalam percepatan penurunan stunting di Bengkulu Utara. Program tersebut harus tetap diakomodasi dalam skema Transfer ke Daerah (TKD) meskipun terdapat penyesuaian fiskal nasional.
“Arahan Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, sangat tegas. Program strategis daerah tidak boleh terganggu. Alhamdulillah seluruh program prioritas bisa kita input dalam RKA 2026, dan tetap selaras dengan arahan pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Charles.
Melalui pemetaan detail tersebut, BKAD memastikan kebijakan fiskal 2026 berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar optimalisasi anggaran mampu memperkuat indikator pembangunan, terutama pengurangan kemiskinan ekstrem serta percepatan penurunan stunting di Bengkulu Utara.
Selain memperkuat efisiensi, kegiatan sosialisasi juga menjadi momentum untuk menyelaraskan komitmen antar-OPD agar penggunaan anggaran semakin fokus pada kinerja nyata. Dengan pemetaan berbasis data, Pemkab Bengkulu Utara optimistis implementasi anggaran 2026 akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk berita pembangunan dan anggaran daerah lainnya, pembaca dapat mengakses kanal Berita Bengkulu Utara di DLIKNEWS.com (backlink internal). Informasi kebijakan fiskal nasional dapat dilihat melalui portal resmi Kementerian Keuangan RI (backlink eksternal). (Adv)
Tinggalkan Balasan