dliknews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera mengadakan rapat internal menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah. Putusan tersebut telah diunggah di laman resmi MA dengan Nomor 23 P/HUM/2024 dan memiliki kekuatan hukum tetap.
“Ya, KPU akan mengkaji dan merapatkannya,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik
Idham menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan putusan MA tersebut kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Dia juga menekankan bahwa KPU akan mengadakan pembahasan internal mengenai implikasi putusan tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari kewajiban etis, KPU berencana untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pembentuk Undang-Undang (UU).
“Kami meyakini bahwa pembentuk UU juga sangat memahami putusan MA itu memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat,” ujar Idham.
Namun, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai putusan MA tersebut. “Saya masih no comment. Saya belum komentar,” kata Hasyim setelah pelantikan anggota KPU Gorontalo di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Senin petang.
Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara itu, calon bupati/wali kota dan wakilnya harus berusia minimal 25 tahun ketika ditetapkan oleh KPU.
Namun, dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah ketentuan tersebut. MA menetapkan bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif, bukan saat penetapan sebagai kandidat.
Putusan ini mengundang berbagai reaksi dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap proses pilkada. Banyak pihak yang ingin mengetahui bagaimana KPU akan menyesuaikan regulasi yang ada dengan putusan terbaru MA ini.
Langkah KPU untuk mengadakan rapat internal dan berkonsultasi dengan pembentuk UU adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan hukum yang ada. KPU diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas mengenai implementasi putusan MA ini untuk menghindari kebingungan di kalangan calon kepala daerah dan pemilih.
KPU juga diharapkan untuk memastikan bahwa penyesuaian aturan ini tidak mengganggu persiapan pilkada yang akan datang. Penting bagi KPU untuk segera merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dan prosedur yang ada dengan putusan MA.
Putusan MA ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam regulasi pemilu untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum yang mungkin terjadi. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus selalu siap untuk menyesuaikan aturan dan prosedurnya sesuai dengan putusan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, para calon kepala daerah juga harus memperhatikan perubahan ini dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tetap memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pilkada.
Putusan ini menegaskan pentingnya peran MA dalam memberikan interpretasi hukum yang jelas dan mengikat terkait dengan regulasi pemilu. Dengan putusan ini, MA memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana usia calon kepala daerah harus dihitung, sehingga mengurangi potensi kebingungan dan perdebatan di masa depan.
Keseluruhan proses ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara KPU dan pembentuk UU dalam menyesuaikan regulasi pemilu dengan putusan hukum yang baru. Dengan adanya konsultasi dan komunikasi yang baik, diharapkan proses penyesuaian regulasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Dengan begitu, diharapkan seluruh proses pemilu, termasuk pilkada, dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini harus berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, guna memastikan pemilu yang adil, transparan, dan kredibel.
Ke depan, KPU perlu terus memantau dan menyesuaikan regulasi pemilu dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa regulasi pemilu selalu relevan dan mampu mengakomodasi dinamika politik yang terus berkembang.
Dengan demikian, perubahan yang ditetapkan oleh MA ini bukan hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga bagian dari upaya untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak rakyat.
Langkah KPU dalam merespons putusan MA ini akan menjadi indikator penting tentang bagaimana lembaga ini mampu beradaptasi dengan perubahan hukum dan menjaga integritas proses pemilu di Indonesia. Semua pihak berharap agar KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.
